Tunjang Peningkatan Layanan Prima, Pegawai Lapas Cilacap Ikuti Pelatihan Bahasa Isyarat

**

Cilacap, - Tingkatkan kualitas pelayanan serta memastikan inklusi bagi seluruh golongan masyarakat, pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cilacap ikuti pelatihan bahasa isyarat yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

Pelatihan yang diikuti oleh 40 peserta dari 10 perwakilan Kantor Wilayah ini merupakan langkah nyata instasi dalam mendukung pelayanan prima dan memberikan akses yang setara kepada semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Pelatihan yang akan dilaksanakan selama sepekan ini menghadirkan instruktur berpengalaman dari organisasi penyandang disabilitas, Bintang Mulia Keluarga. Dalam sesi pelatihan, peserta diberi pemahaman mendalam tentang bahasa isyarat, teknik komunikasi yang efektif, dan cara-cara untuk membantu penyandang disabilitas berinteraksi dengan lebih mudah. 

Selain pelatihan pengenalan abjad, peserta juga diberi pemahaman tentang perbedaan mendasar antara Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI), serta kapan penggunaan keduanya lebih tepat. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan memperkuat komunikasi kepada penyandang tuli.

"Dengan pelatihan ini, kami berharap dapat mengurangi hambatan komunikasi dan sebagai sarana untuk memenuhi Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM). Sehingga, kami sebagai pengayom masyarakat dapat berkomunikasi dengan seluruh belahan masyarakat tak terkecuali dengan mereka yang menyandang disabilitas, " ujar Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng, Rinto Irawan, Rabu (21/8).

Peserta pelatihan sangat antusias mengikuti setiap sesi, termasuk latihan praktik yang memungkinkan mereka berlatih langsung berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Beberapa pegawai bahkan mengungkapkan bahwa pelatihan ini tidak hanya berguna untuk tugas mereka sehari-hari, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan empati terhadap kebutuhan orang lain.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan contoh baik dalam upaya inklusi sosial. Komitmen untuk melayani dengan penuh empati dan memahami berbagai kebutuhan masyarakat merupakan langkah positif menuju lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi semua pihak. *** (GH)